JAKARTA - Perubahan sistem aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) dinilai tidak memberikan manfaat bari rakyat. Pasalnya, rakyat lebih membutuhkan anggaran tersebut sebagai program kegiatan yang riil yang dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan.
Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Muhamad Maulana mengatakan, anggaran sebesar Rp16,7 miliar akan jauh lebih efektif jika direalokasi untuk pengentasan gizi buruk yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia.
"Harusnya sistem aplikasi yang sudah ada di tahun sebelumnya dapat digunakan lagi dan tidak usah menganggarkan untuk sistem aplikasi yang baru, itu kan hanya sedikit modifikasi atau perubahan saja," kata Maulana, saat konferensi pers, di Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Minggu (10/3/2013).
Maulana memaparkan hasil simulasi perhitungan Fitra, untuk mengentaskan gizi buruk dibutuhkan anggaran sebesar Rp400 ribu per jiwa per bulan yang dapat digunakan untuk pemberian multivitamin, suplemen, susu, serta pemeriksaan dan perawatan dokter.
Selain itu, Maulana mengatakan, dibutuhkan waktu selama tiga tahun untuk memperbaiki tingkat kesehatan penderita gizi buruk. Oleh karena itu, dibutuhkan sekira Rp14,4 juta untuk pengentasan satu orang penderita gizi buruk selama tiga tahun.
Dengan demikian, anggaran yang dibuang-buang oleh Ditjen Anggaran sebesar Rp16,7 miliar selama tiga tahun ini, jika direalokasikan dapat mengentaskan 1.163 jiwa penderita gizi buruk yang saat ini jumlahnya sekira 4,1 juta jiwa.
"Fakta ini menunjukan bahwa kinerja Ditjen Anggaran hanya membuang-buang anggaran saja dengan membuat pekerjaan rutin yang tidak bermanfaat bagi rakyat," tutupnya. (ade)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar